RIAU24.COM - Jumat 2 Agustus 2019, Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan menuai pro dan kontra. Bahkan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengkritik hal itu.

zxc1

Hal itu disampaikan MS Kaban yang merupakan Menteri Kehutanan di Kabinet SBY-JK lewat akun twitternya. "Jika Presiden bernafsu pindahkan Ibukota ke Kalimantan mbok ya patuh sama UU yg mengatur tentang Ibukota RI. Pindah tanpa amanat UU itu illegal namanya juga mlanggar UU mosok dah pengalaman jd Presiden langgar UU. Rakyat belum butuh ibukota baru rakyat butuh keadilan ekonomi," cuit @hmskaban.

zxc2

Langsung saja para netizen atau warganet memberikan komentar. @Petta_Aji: "Dungu juga yah. Kan baru rencana Pindah 2024 Trus UU apa yg di langgar."

@al_voli: "Penting mana Ibukota baru apa Hutang BPJS segera di urus agar rakyat kecil mendapatkan kelayakan dr Rumah Sakit, Pengangguran Segera di tuntaskan, dan kesejahteraan Rakyat Miskin dan Guru segera di tingkatkan? Klo ada yg jawab nyinyir, nah sdh pasti dia gak ada hati."

@oma_ranny: "Kalau Presiden terang2an tdk patuh, tdk menjalanlan mekanisme dan prosedur yg diminta oleh UU apa nggak bisa di pecat ya? Rasanya ini bukan yg pertama dan terakhir."

@ajenar: "Semua pihak yg punya hak dan kwjiban menjaga UU tidak melakukan tugasnya, tidak punya tsnggung jawab, gak malu tdk melakukan kewajibannya, dan rakyat entah kenapa diam saja."

@achdanSd: "Sabar pak semua tahapan pasti dilalui termasuk amandemen UU."