RIAU24.COM -  Kamis 12 September 2019, Wakil Gubernur (Wagubri) Riau, Edy Natar enggan mengomentari soal gugatan class action oleh sebagian masyarakat mengenai bencana kabut asap. Hal yang sama juga ketika ditanya adanya sindiran masyarakat yang meminta dirinya dan Gubernur Riau Syamsuar mundur bila masalah kabut asap tidak tuntas.

"Apalagi, sudah ya, sudah," jawab Wakil Gubernur Riau Edy Natar ketika ditanyai tentang itu usai konferensi pers bersama awak media di Ruang Rapat Wakil Gubernur Riau, Kamis sore (12 September 2019).

zxc1

Selama konferensi pers itu Wakil Gubernur Riau, Edy Natar menjelaskan bahwa Pemprov Riau sudah berupaya agar masalah kabut asap segera tuntas. Turut hadir di ruang rapat Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sukisno, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edwar Sanger, dan perwakilan KLHK.

"Kalau dari kita sudah melakukan berbagai upaya terutama saat ini tim Satgas yang terdiri dari personil TNI, Polri, masyarakat peduli api, KLHK, Manggala Agni, BPBD, itu tidak kurang dari 5.800 orang dan tersebar diseluruh Indonesia. Dan seminggu yang lalu saya hadir mengikuti rapat Menkopolhukam, dan mereka mengapresiasi Pemprov Riau serius menangani persoalan kabut asap. Ditandai dengan ditunjuk Gubernur Riau sebagai Dansatgas langsung dan kita juga sudah menetapkan status siaga darurat, itu dinilai sebagai keseriusan kita. Dan pemerintah pusat tau itu," sebut Edy Natar.

zxc2

Sementara tentang kabut asap pekat yang melanda sebagian besar wilayah Riau, Edy Natar sebut hal yang sama juga terjadi di daerah lain. "Berdasarkan laporan yang saya terima, Jambi dan Sumsel juga banyak muncul titik api. Dan BMKG sudah sampaikan bahwa saat ini angin kencang itu berasal dari Selatan. Sementara angin yang ada di Riau sifatnya tenang, sehingga kabut asap yang ada di kita tidak berkurang, malah menumpuk. Dan itu yang sebabkan kabut asap makin pekat," katanya.

Mengenai upaya jangka pendek agar kabut asap ini sirna, Edy Natar juga katakan bahwa BPBD sudah mengupayakan adanya hujan buatan. "Sudah dilakukan upaya hujan buatan, jadi kita berharap hujan turun. Karena dari faktor cuaca seperti arah angin tidak bisa kita campuri," katanya.

Sebagai informasi sejumlah masyarakat seperti Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau akan melayangkan gugatan class action mulai presiden, menteri, hingga ke level gubernur, bupati/walikota sampai bencana kabut asap tertangani dikonkritkan. Materi gugatan akan disesuaikan mengacu UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Untuk memperkuat materi gugatan, Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla.

Bahkan di media sosial (Medsos) muncul pula sindiran-sindiran dari publik bahwa jika kabut asap tidak teratasi sebaiknya Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar mengundurkan diri.

Sementara itu tadi pagi Mahasiswa dari BEM Fisip, UNRI menggelar demonstrasi. Ratusan mahasiswa memakai masker dan menuntut supaya Pemprov Riau serius menangani kabut asap. Sempat terjadi insiden tiga orang mahasiswi yang sesak nafas dan pingsan selama aksi itu.

Koordinator lapangan (Korlap), Kaisar Nugraha usai aksi juga menanggapi soal Gubernur Riau Syamsuar yang menghadiri acara di Thailand ketimbang bersama masyarakat Riau di tengah-tengah kabut asap. "Kami meminta agar Gubernur Riau pulang dari Thailand, bersama-sama masyarakat Riau yang di tengah kabut asap ini," ujarnya.