"Jangan menggunakan jasa menteri-menteri yang bermasalah. Menteri yang korupsi jelas jadi beban Jokowi. Jadi harus direshuffle dan jangan dipake lagi," imbuhnya.

Ujang menyatakan, sejatinya seorang presiden berhati-hati jika menteri-menterinya terlibat dalam kasus hukum, terlebih kejahatan luar biasa, yakni korupsi.

"Harusnya ketika para menteri itu sudah disebut-sebut oleh KPK diindikasikan menerima suap, maka harus segera direshuffle. Jangan menunggu jadi tersangka di KPK," tegas Ujang.

Ia pun membandingkan moral pejabat Tanah Air yang masih sangat berbeda dengan di luar negeri. Di negara lain, pejabat yang terlibat kasus korupsi memilih mundur dari jabatannya.

"Di sini di Indonesia, seorang menteri mengundurkan diri setelah jadi tersangka KPK," demikian Ujang.