RIAU24.COM -  Ditengah polemik tiga fraksi yang menolak hasil paripurna alat kelengakapan dewan (AKD) karena cacat prosedural,  komisi III DPRD Riau tetap mengelar hearing dengan SKPD diantaranya badan pengelola keuangan aset daerah (BPKAD) Provinsi Riau. 

Hearing itu langsung dipimpin oleh ketua komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi dan beberapa anggota komisi III lainya diantaranya Soniwati,  Ramos Teddy Sianturi, Eva Yuliana, James Pasaribu, dan Sugeng Pranoto. 

Husaimi usai hearing mengatakan dilakukan hearing ini karena paripurna pembentukan fraksi sudah dilakukan. Sehingga sebagai wakil rakyat yang sudah diambil sumpah tentunya menjalankan tugas sesuai aturan perudang-undangan yang berlaku. 

"Hearing yang kita lakukan ini juga tidak lain untuk menanyakan perkembangan dinas yang bermitra dengan komisi III. Sehingga tidak ada yang salah haering ini dilakukan, "katanya. Jumat 18 Oktober 2019.

Menurut Husaimi jika hearing ini tidak dilakukan tentu pihak DPRD Riau tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh dinas Dan SKPD terkait. 

"Jadi jika kita menunggu mereka (tiga fraksi. red) menyerahkan nama-nama sampai kapan, apakah satu bulan kan tidak mungkin, "ujar politisi PPP dapil Rokan Hilir ini. 

Maka dari itu sembari menunggu tiga fraksi yaitu Gerindra, PAN dan PKS menyerahkan nama-nama ke komisi pihaknya tetap berkerja semestinya. 

Husaimi juga juga menyingung soal Fraksi PPP,  PKB Dan PDIP yang tahun lalu ditinggal namun tetap masuk dalam komisi untuk berbuat untuk Riau. 

"Jadi biasalah dalam politik kadang bisa bersama kadang tidak, dan kami pernah juga ditinggal, "tuturnya sembari mengatakan tiga komisi itu ditinggal bukan karena politik balas dendam. 

Sementar itu kepala BPKAD Syahrial Abdi ditanya soal polemik AKD ini pihaknya tidak tahu. Tapi meskipun demikian tidak adanya tiga fraksi dalam pertemuan dengan komisi III ini pihaknya tidak terganggu. 

" Saya baru tahu ada tiga fraksi tidak masuk AKD. Tapi intinya secara personal kami tidak terganggu, "cetusnya.