RIAU24.COM - KUANSING- Kendaraan dinas roda dua yang sehari-hari digunakan para Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, diduga nunggak pajak. Padahal semestinya sebagai Kepala Desa maupun Lurah mesti taan membayar pajak.

zxc1

"Ini yang menjadi masalah baru bagi kita, sebab Di Kuansing terdapat 229 Desa dan Kelurahan," ungkap Kepala BPKAD Kuansing Hendra, AP, M.Si melalui Kabid Asset Hasvirta Indra, ST ketika dihubungi Riau24.com.

Menurutnya kendaraan dinas roda dua yang saat ini dipergunakan oleh para kades dan lurah, sebagai kendaraan operasional yang bersifat hanya pinjam pakai. Oleh karena itu, tentu sudah menjadi kewajiban bagi kades dan lurah, untuk membayar pajaknya.

"Jadi kami mensinyalir, banyak honda kades dan lurah yang tidak bayar pajak," paparnya.

zxc2

Menghadapi hal tersebut, kedepannya BPKAD Kuansing akan mengumpulkan seluruh kendaraan dinas roda dua para kades dan lurah. "Ini bertujuan untuk mengetahui mana kendaraan yang masih hidup pajaknya, dan mana pula yang belum," ujarnya.

Dirinya mengakui kalau saat ini, setiap DESA dan Kelurahan banyak memiliki Dana DESA (DD), yang tentu saja juga dianggarkan Dana Operasional. 

"Bagi yang belum bayar pajak, maka akan ditarik. Ini untuk penertiban dan kita juga tahu kalau setiap desa banyak memiliki dana desa, dan kenapa untuk membayar pajak mereka (para kades) tidak mau," tukasnya. (R24/Zar)