RIAU24.COM - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan jika dia mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir memilih Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bos di BUMN.

Fahri juga menyebutkan jika pemerintah seharusnya membela Ahok, agar tak jadi bulan-bulanan publik. Status hukum Ahok kembali mencuat di tengah rencana Ahok memimpin salah satu BUMN.

"Ya apabila status hukumnya bersih, maka siapapun yang dipilih, termasuk saudara Ahok harus dibela oleh pemerintah supaya tak jadi bulan-bulanan. Itu yang saya katakan dari awal," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tersebut yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa, 19 November 2019.
zxc1

Dia juga menekankan tak boleh ada diskriminasi terhadap hak warga negara yang sudah dilindungi dalam amanat konstitusi negara Indonesia. Kata Fahri, pemerintah mesti menjamin agar hak tiap warga negara mampu mengakses masuk pemerintahan dan kesetaraan di hadapan hukum sama tanpa pandang bulu.

"Enggak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai pasal 27 UUD 1945, tiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan, itu yang perlu kita jamin. Bukan soal lain-lain," jelasnya.

Selain itu, Fahri menganggap sosok Ahok yang diperlukan untuk ditempatkan di BUMN. Dia lantas menantang Ahok untuk berani menempati perusahaan BUMN yang selama ini dianggap paling korup. 

"Itu sebenarnya tantangan saya kalau betul dia punya kapasitas," lanjutnya lagi.

zxc2

Fahri juga mengkritisi cara Erick Thohir yang lebih mengedepankan memilih seseorang untuk didapuk sebagai bos BUMN ketimbang terlebih dulu membenahi sistemnya. 

Dia juga menyarankan agar Erick mampu terlebih dulu mengatur strategi dan ide besar agar perusahaan BUMN maju dengan kuat. Kemudian, kata Fahri, Erick bisa menempatkan orang-orang yang kompeten di perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

"Strateginya apa baru orangnya dicari. Nah sekarang kan banyak yang mempersoalkan orang per orang, lalu orang bertanya," tuturnya.