RIAU24.COM -  SIAK- Sejak tujuh tahun lalu, Pemkab  Siak  telah mengeluarkan Peraturan Bupati  Nomor 31 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Aturan ini dibuat sendiri, mengingat jumlah perokok yang tidak bijak. Yaitu merokok dan membuang puntung di sembarang tempat.

Ini tentu saja akan menimbulkan gejala penyakit bagi yang menghirup asap rokok tersebut. Tidak terkecuali untuk perokok pasif, seperti ibu hamil yang bisa berdampak pada anak dalam kandungannya.

Atas dasar ini lah, Pemkab Siak  membuat  aturan baru menjadi Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur ruang rokok di tempat umum.

"Iya, nanti di kantor-kantor akan dibuatkan ruang khusus bagi yang merokok," kata Kabag Hukum Jon Effendi, Rabu (18/12/2019), di kantor Bupati Siak. 

Dalam perda tersebut, lanjut dia, beberapa kawasan tanpa rokok adalah 1.Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti. RS/ Klinik Pemerintah dan Swasta. Puskesmas, Pustu.

2. Tempat proses belajar mengajar, seperti Sekolah, Ponpes,  PAUD, TK, dan perguruaan.

3.Tempat anak bermain, sprti. Penitipan anak dan lain-lain.

4. Tempat ibadah, sepertiti Mesjid, Surau, Gereja, Kelenteng, Kuil, Pure dan lain-lain.

5. Tempat tempat Umum seperti. Pasar, Mall, Bioskop dan lain-lain.

6. Angkutan umum, kendaraan dua, dan roda empat, dan lain-lain.

7. Tempat kerja, seperti Perkantoran pemerintah/swasta baik terbuka maupun tertutup.

8. Tempat lainnya yang ditetapkan. Kawasan nomor 1 sampai dengan 4 tidak boleh merokok batas terluar pagar tidak disediakan ruang khusus merokok. Untuk  nomor 5 sampai dengan 7 tidak merokok di dalam tempat kerja. Disediakan ruangan/tempat khusus merokok. 

Ia sampaikan sanksinya juga tak main-main. Bagi orang, lembaga atau badan yang  melanggar aturan  dalam perda tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.

Pihaknya telah menetapkan sanksi atau ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Setiap orang yang merokok di KTR tersebut akan beri sanksi pidana kurungan selama 3 hari atau denda sebesar 200 ribu rupiah. 

Kemudian setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan atau menjual dan membeli rokok di KTR maka dikenakan pidana kurungan selama 7 hari atau denda sebanyak tiga juta rupiah.  Dan setiap badan yang mempromosikan, mengiklankan atau menjual dan membeli rokok di KTR didenda paling banyak lima puluh juta rupiah. 

"Dengan peraturan ini, diharapkan perokok bisa lebih bijak dalam kebiasaannya, dan semoga bisa mengurangi persentase perokok di Kabupaten Siaki ini,” kata dia.

Selanjutnya, pihak Pemkab  akan membentuk tim/Satgas dalam penindakan itu. Masyarakat pun dihimbau untuk bisa menindak lanjuti dari Peraturan Daerah ini. Masyarakat dapat berperan, dan  ikut memiliki rasa bertanggung jawab serta berperan aktif dalam rangka terwujudnya kawasan tanpa rokok.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah dilakukan sosialisasi di awal tahun 2019. Seperti disekolah-sekolah dan di kecamatan. 

Ketua Forum Anak Kabupaten Siak Asnawati, mengaku senang dengan adanya Perda KTR tersebut. Karena kata dia,  Forum Anak sebagai pelopor kaum millenial sangat mengharapkan rekan-rekan sejawatnya untuk tidak merokok.

"Alhamdulillah, kami sangat senang ada Perda KTR ini, semoga para perokok segera sadar dan berhenti merokok" kata dia. 

Ia pun akan membagikan informasi yang telah didapat dari acara sosialisasi tersebut kepada rekan-rekan sejawatnya.(R24/Lin)