Yang cukup ironis adalah, Jokowi sama sekali tak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyusunan kabinet.

Dengan proses demikian, hal itu menjadi bukti bahwa Jokowi tak memiliki komitmen untuk menyusu kabinet yang bersih dan propemberantasan korupsi.

Selain itu, Kurnia juga menuding Kabinet Jokowi-Ma’ruf cenderung memanjakan kartel bisnis.

Ia menyebut, hal itu terbukti dengan sosok seperti Luhut Pandjaitan, Erick Thohir, Airlangga Hartarto hingga Prabowo Subianto. “Akibatnya, rezim Jokowi jilid II rawan tersandera kepentingan bisnis. Fenomena state capture besar kemungkinan akan marak terjadi,” tegas Kurnia.***