RIAU24.COM -  Pendana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memohon kekebalan hukum kepada parlemen (Knesset) dari jerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan didakwakan kepadanya di pengendalian. Dia beralasan masih ingin memimpin negara itu dalam beberapa tahun mendatang. 

Dilansir dari CNN, Kamis 2 Januari 2020 permintaan itu disampaikan Netanyahu kepada Knesset pada Rabu malam waktu setempat. Sampai saat ini Dia menyatakan tidak bersalah terkait tiga kasus korupsi tersebut.

"Apa yang dilakukan terhadap saya di pengadilan adalah upaya menyesatkan masyarakat," kata Netanyahu.

"Kekebalan hukum diperuntukkan bagi pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan umum dari perkara hukum yang dibuat-buat, dan pengadilan politik yang ditujukan untuk merusak kepercayaan masyarakat. Hukum ini dimaksudkan untuk memastikan mereka yang terpilih bisa melayani sesuai harapan masyarakat, bukan untuk harapan penegak hukum," ujar Netanyahu.

Permintaan Netanyahu meminta kekebalan hukum dikecam oleh pesaing politiknya, Benny Gantz.

"Kini tinggal memilih apakah keinginan Netanyahu atau rakyat yang akan menang. Apakah nantinya akan muncul pemerintah yang kebal hukum atau pemerintah yang menyatukan. Apakah nantinya muncul Kerajaan Netanyahu atau tetap Negara Israel," kata Gantz.

Sampai saat ini pemerintahan Israel tak kunjung terbentuk karena Netanyahu dan Gantz yang didukung koalisi partai masing-masing mempunyai kedudukan sama kuat. Negosiasi politik juga buntu.

Alhasil, mereka harus kembali menggelar pemilihan umum. Netanyahu akan tetap memimpin negara itu sampai pemilu digelar 2 Maret mendatang.

Netanyahu saat ini tidak diwajibkan mundur meski terjerat kasus hukum. Dia baru bisa hengkang dari jabatannya jika diputus bersalah yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Knesset memang mempunyai hak untuk memberi kekebalan hukum dalam empat hal. Yakni melindungi kebebasan berpendapat, jaksa penuntut umum berniat buruk dan diskriminatif terhadap anggota parlemen, Knesset sudah menghukum anggotanya yang melanggar dan masyarakat tidak berminat untuk melihatnya disidang, serta jika terjadi penyelidikan terhadap kasus kejahatan yang menyebabkan fungsi parlemen sangat terganggu.

Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan korupsi. Netanyahu didakwa dengan tiga skandal termasuk menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Mandelblit mengungkapkan dakwaan tersebut disampaikan setelah melalui proses investigasi selama tiga tahun.

Surat dakwaan mencatat Netanyahu menerima ratusan ribu dolar sampanye dan cerutu dari miliarder Arnon Milchan dan James Packer yang diperkirakan senilai US$200 ribu.

Tuduhan lainnya yakni 'Kasus 4000' yang membuat Netanyahu menggunakan kekuatannya untuk meloloskan peraturan bagi bisnis telekomunikasi milik Shaul Elovitch. Sebagai imbalannya, Netanyahu mendapat pencitraan positif di situs berita Bezeq.