Terakhir, jangan sampai pemerintah Indonesia oleh publiknya dipersepsi telah menciderai politik luar negeri yang bebas aktif. 

Lanjut Hikmahanto, ketergantungan Indonesia atas utang luar negeri asal China tidak seharusnya dikompromikan dengan kesediaan pemerintah untuk bernegosiasi dengan pemerintah China.

"Justru bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara," sebutnya.

Sementara itu, Kemenlu Indonesia menegaskan wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara sudah jelas dan berdasar kekuatan hukum. Wilayah tersebut merujuk pada UNCLOS tahun 1982.

"Klaim China terhadap ZEE Indonesia bahwa aktivitas nelayan (China) sudah berada sejak lama di sana, tidak memiliki payung hukum dan tidak diakui dalam UNCLOS 1982," terangnya.