Hingga kemarin, Ditjen Imigrasi belum mengelurkan surat pencekalan terhadap Harun atau orang lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun, Ditjen Imigrasi telah berkoodinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas hal itu. 

Seperti diketahui, Harun ditetapkan tersangka menyusul komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang juga terjerat dalam kasus suap yang sama. Bila Wahyu ditetapkan sebagai tersangka penerima, maka Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap untuk proses PAW anggota DPR RI dari PDIP dapil Jambi. 

Terkait keberadaan Masiku yang masih jadi tanda tanya itu, sebelumnya DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan secara terang-terangan mengatakan partainya tidak berniat membantu KPK mencari Harun Masiku. 

Menurutnya, Harun perlu menyerahkan diri ke KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Djarot juga menyatakan PDIP tidak akan ikut serta untuk mencari tahu keberadaan Harun.

”Kami mengimbau semua warga negara harus taat pada hukum. Dia harus bertanggung jawab dan menyerahkan diri. Tetapi, untuk masalah upaya itu (pencarian), kami serahkan kepada KPK,” lontarnya, Senin 13 Januari 2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dilansir kompas, Djarot kemudian mengungkapkan alasan lain terkait sikap PDIP tersebut. Menurutnya, Harun telah dipecat sebagai kader PDI-P sehingga partai sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk mencari Harun.