RIAU24.COM -  TOKYO - Peristiwa langka terjadi dalam sejarah pemerintahan di Jepang. Seorang menteri di negara matahari terbit ini mengajukan cuti selama 2 pekan untuk  membantu istrinya mengasuh anak yang baru lahir.

Shinjiro Koizumi, pria yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Jepang mengungkapkan, dirinya mengalami kesulitan menyeimbangkan tugasnya sebagai menteri dan keinginan mengasuh bayinya. “Saya ingin cuti selama dua pekan tetapi fleksibel, kecuali ada tugas publik yang penting,” katanya.

Koizumi tidak akan mengambil cuti secara penuh. Namun, dia bisa bekerja dari rumah atau memperpendek waktu kerja selama cuti tersebut.

Dia berharap apa yang dilakukannya bisa mengubah persepsi dan mendorong para ayah mengikuti jejaknya. Faktanya, hanya 6% ayah yang mengambil cuti pengasuhan bayi. Namun, 80% perempuan mengambil kesempatan tersebut. Sedikitnya lelaki mengambil cuti pengasuhan karena tekanan perusahaan dan tradisi jam kerja panjang di Jepang.

“Data menunjukkan 80% pria ingin mengambil cuti pengasuhan anak. Namun, hanya 6% yang mewujudkannya,” ungkap Koizumi dilansir Reuters. “Saya memahami alasan kesenjangan tersebut. Banyak pria menghadapi konflik yang sama, mereka ingin mengajukan cuti tersebut, tetapi tidak bisa melakukannya," jela pria 38 tahun itu seperti dilansir sindonews.

Juru bicara Pemerintah Jepang mendukung langkah Koizumi karena sangat penting untuk menciptakan atmosfer kerja dan penerimaan sosial serta mendukung laki-laki mengambil cuti pengasuhan anak. “Apa yang dilakukan Koizumi bisa berdampak positif terhadap keterlibatan ayah dalam parenting,” ujar Ketua Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendorong lelaki untuk mengambil cuti selepas istri melahirkan. Dia mengungkapkan itu sebagai womenomics sebagai program untuk memperdayakan perempuan. Namun, seruan itu tak terlalu mendapatkan perhatian.

Tak semua pihak mendukung. Beberapa anggota parlemen mengkritik langkah Koizumi karena konflik kepentingan. Mereka menyatakan Koizumi seharusnya memprioritaskan tugasnya sebagai menteri.***