"Nah, kita ingin memecah kebuntuan itu, tetapi kita tidak sanggup untuk pembiayaan awal untuk kebutuhan infrastruktur segala macam. Kalau untuk infrastruktur dasar saja, kita butuh biaya sebesar Rp1,8 triliun. Itu uang dari mana? Apakah kita biayai dari APBD kan tidak mungkin," ujarnya.

"Makanya kita harus menggandeng pihak swasta, dunia usaha. Untuk mempermudah konsep, kita menggunakan konsep bisnis ke bisnis atau B to B. Nah, instrumen bisnis yang dimiliki pemerintah daerah adalah perusahaan daerah. Kita punya tiga perusahaan daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, dan PT SPP. Dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya hanya PT SPP yang mempunyai ruang lingkup usaha pengelolaan kawasan industri. Itulah sebabnya pilihan kita jatuh ke SPP," terangnya.

Meski PT SPP belum berpengalaman kata Ingot dalam pengelolaan industri, pihaknya mengakui memang betul, akan tetapi tidak harus berhenti disini. "Sementara pihak lain kita ajak tidak berminat,. Tentu SPP ini kita optimalkan," imbuhnya. 

"Justru kita mengajak semua masyarakat termasuk DPRD sama-sama kita dorong, kita upgrade PT SPP yang kita miliki supaya kualifikasinya meningkat," imbaunya.

Terkait penyertaan modal, Ingot menjelaskan bahwa penyertaan modal itu dalam bentuk tanah. Kawasan industri yang sudah terlantar 17 tahun itu akan dijadikan penyertaan modal ke PT SPP supaya memberikan manfaat. 

"Jadi penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru itu adalah tanahnya yang menjadi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan kepada pihak lain, Sekali lagi, karena penyertaan modal, maka akan kita equivalent-kan dengan uang," tegasnya.