RIAU24.COM -  Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendatangi kantor DPRD Riau. Senin 17 Februari 2020. Adapun tujuan kedatangan FKPMR itu tidak lain memberikan masukan terkait pengelolaan blok rokan yang saat ini dalam massa transisi. 

"FKPMR datang ke DPRD Riau untuk memberikan masukan kepada kita terkait pengelolaan blok Rokan. Dalam hearing itu mereka meminta kepada kita dimasa transisi ini bagaimana  pemerintah Riau diberi porsi besar dalam pengelolaan dan pengoperasionalan blok rokan. Salah satu contoh yang kita manfaatkan sesuai UU yaitu Participating interest (PI) sebanyak 10 persen, "kata wakil ketua DPRD Riau Hardianto usai hearing. Senin 17 Februari 2020.

Seperti diketahui blok Rokan saat ini kuasai PT CPI dan akan habis kontraknya pada Agustus 2021. Untuk gantinya PT. Pertamina akan mengambil alih pengelolaan tambang minyak ini. Dan massa transisi tersebut FKPMR meminta DPRD melakukan lobi politik kepada pemerintah pusat agar pemerintah Riau dapat porsi lebih besar dalam mengelola blok Rokan tersebut. 

"Kita juga meminta dan menuntut Riau Petroleum yang merupakan BUMD yang ditunjuk Pemrov Riau kesiapanya dalam mengelola PI ini.  Supaya PI 10 persen ini  betul-betul di dapat oleh Riau sesuai dengan porsinya, "pintanya.

"Tapi kalau memang management tidak mampu segera angkat bendera putih supaya DPRD Riau bisa berkomunikasi dengan gubernur untuk menunjuk BUMD lain atau membuat BUMD baru yang capable dibidang ini, " tambahnya. 

Selain PI dalam pertemuan ini, mereka lanjut Hardianto juga memberikan masukan kepada DPRD Riau yaitu bagiamana blok rokan bisa membantu dalam pengetasan pengangguran yang ada kedepanya. Seperti di Mandau yang masuk kawasan blok Rokan masih banyak pengangguran.