RIAU24.COM - PEKANBARU -  Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, Ahad (08/03/2020) kembali menggelar kegiatan reses di Jalan Rawa Bening Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya.

Untuk kesekian kalinya, masalah infrastruktur dan juga kesehatan kembali menjadi keluhan yang dirasakan paling mendasar dan paling mendalam oleh masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Nasir Penyalai mengutarakan ke kecewaannya atas kondisi Rumah Sakit Madani milik Pemko Pekanbaru yang belum bisa menerima pasien BPJS dan belum bisa menampung pasien untuk rawat inap.

"Itu menjadi petaka untuk masyarakat yang mau berobat. Dan Kadis Kesehatan juga belum Definitif, sementara PLT yang sekarang bukan berasal dari kesehatan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hamdani menjelaskan bahwa sejauh ini Walikota Pekanbaru sudah melakukan beberapa kali Assesment untuk memilih Kapala Dinas, namun hal tersebut belum membuahkan hasil.

"Sulit mencari dokter yang mau jadi Kepala Dinas, dan sudah dilakukan Assesment berapa kali, tapi yang daftar tidak banyak dan yang daftar juga tidak lulus. Dan kita nanti akan mendesak Walikota untuk segera memilih Kadiskes. Di tanggal 15 ini Assesment akan dilakukan kembali dan pejabat baru semoga bisa semua meningkatkan dan tidak berbau politik," jelasnya.

Selanjutnya terkait dengan insfrastruktur dan juga drainase, warga meminta kepada politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) untuk bisa kembali meremajakan jalanan dan juga drainase yang ada di Pekanbaru.

Hal tersebut dapat dikatakan wajar dikarenakan jalanan di Pekanbaru sangat banyak yang rusak dan berkunjung, sementara untuk Drainase masih banyak yang tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan genangan air jika hujan turun.

"Sudah puluhan tahun jalan rawa bening ini tidak diaspal, diaspal terakhir kali pada zaman Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah. Drainase yang buruk, terutama  Drainase di pekanbaru menurut saya hanya kebutuhan proyek dan asal bikin, tidak ada pengkajian sebelum dibuat," ujarnya.

Sementara itu Hamdani menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya akan mendesak Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR dan Dinas Perkim untuk menggesa pengerjaan Masterplan untuk penanganan banjir.

 

"Masalah banjir tidak bisa persial dan titik satu ketitik tempat air bermuara harus diselesaikan, dan harus ada Masterplan yang menyelesaikan masalah secara Konferensif. Ini yang kita tinggu dan kita nanti terkait masalah banjir," pungkasnya. (R24/put)