"Karena kalau PHK dapat Kartu Pra Kerja itu ada jaminan nggak setelah dia tidak memegang Kartu Pra Kerja bakal mendapat kerja yang layak? Artinya efektivitasnya belum teruji," kata Heri.

Kartu Pra Kerja, kata Heri, juga akan memberikan beban anggaran yang lebih kepada pemerintah. Sebab, makin banyak yang pakai Kartu Pra Kerja maka makin tinggi anggarannya.

"Belum lagi nanti angkatan kerja baru mereka mau megang Kartu Pra Kerja juga, ditambah lagi nanti yang kena PHK mau pegang Kartu Pra Kerja juga. Akibatnya beban pemerintah makin besar," sebutnya. (R24/Bisma)