Wakil Ketua DPRD Bengkalis Minta Pemkab Lakukan Peninjauan Ulang Warga yang ODP
RIAU24.COM - BENGKALIS- Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Kaderismanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kembali melakukan tinjauan ulang terhadap pengembalian warga Bengkalis yang baru datang dari negara Malaysia dengan dikategorikan ODP. Mereka ini sebelumnya menjalani karantina dan tidak sampai dua pekan sesuai aturan yang berlaku.
zxc1
Menurut Kade, upaya ini harus dilakukan guna memaksimalkan pemutusan mata rantai covid 19 di Kabupaten Bengkalis. "Tetap melakukan karantina sesuai SOP kesehatan terhadap semua orang yang baru pulang dari luar daerah yang masuk dalam zona merah covid 19, apakah itu dari luar negeri atau dari daerah lain di Indonesia," ungkap Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto, Minggu, 29 Maret 2020.
Lanjut Kade, Karantina itu dapat di bagi menjadi dua kategori di antaranya zona merah dengan mengalami keluhan kesehatan dan tidak mengalami keluhan kesehatan. Namun demikian, apabila ada yang mengalami keluhan terhadap ciri dari dampak covid 19 maka wajib di karantina sesuai SOP kesehatan.
"Dan, bagi yang tidak mengalami keluhan tentu saja dapat dikategorikan ODP dan mengisolasi diri dari rumah," ucap Kade.
zxc2
"Salah satunya RAPID TEST yang sampai sekarang masih kosong di semua Rumah Sakit rujukan di Bengkalis ini, oleh karena itu kembali kita harapkan agar ada kordinasi yang terus menerus oleh Plh Bupati dengan semua stack holder, untuk memastikan kondisi riil di lapangan," ujarnya lagi.
Terkait penetapan status siaga bencana yang telah ditetapkan, ungkap Kaderismanto, sebaiknya di evaluasi secara suistenable soal perkembangan kondisi realitas di lapangan yang terupdet, karena pemerintah pusat sudah memperpanjang hingga 29 Mei mendatang.
"Karena dengan evaluasi secara berketerusan, kita akan mengetahu kondisi terkinikan, sehingga apabila status bencana meningkat maka kita harus segera ditingkatkan status bencana menjadi tanggap darurat," katanya lagi.
Selain itu, terkait penutupan akses pemulangan masyarakat Bengkalis yang ada di negeri jiran Malaysia dan Singapura, Kaderismanto lagi menegaskan agar di tinjau ulang dan diberikan waktu dengan pengumuman resmi melalui KBRI dan pihak terkait.
"Sehingga untuk saudara kita yang ingin kembali ke kampung halaman dapat kembali, dan dapat di data dan diperhatikan dengan SOP kesehatan. Bahkan dengan ditutupnya akses pemulangan mengharuskan mereka kembali melewati jalur tidak resmi sehingga tidak terdata dan sangat sulit untuk petakan apakah mereka berdampak terhadap covid 19 atau tidak," ucapnya lagi.
Disamping itu, pemkab Bengkalis untuk melakukan sosialisasi secara terpadu dan terus menerus untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat terkait dengan SOP melawan covid 19.
Kade sangat memahami himbauan kepada masyarakat agar tetap bekerja dan beraktivitas dari rumah sudah tentu akan mengurangi pendapatan mereka karma tidak dapat penghasilan jika tidak bekerja di luar rumah.
"Saya tegaskan kepada Pemkab Bengkalis segera merumuskan dan keluarkann kebijakan pemerintah daerah ntuk memberikan insentif kesejahteraan dlm bentuk bantuan sembako terutama kepada masyarakat yang kurang mampu, yang tentunya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ini harus menjadi perhatian Pemkab untuk dapat meringankan beban masyarakat," tegasnya lagi.
Dalam hal tersebut, Kade mengajak masyarakat Kabupaten Bengkalis agar tidak takut apalagi stres menghadapi wabah ini, karena sesungguhnya menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara menstabilkan Imun dan daya tahan tubuh serta cuci tangan, jaga jarak.
"Jangan berkumpul dengan jumlah orang yang banyak dan pakai masker, serta hindari kontak dengan org yg sedang dalam pengawasan pihak medis, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Semoga Allah ( Tuhan yang Maha Esa) selalu melindungi kita semua, dan musibah ini segera berlalu," jelasnya lagi. (R24/Hari)
