RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengomentari tentang cara pembagian sembako yang dilakukan Presiden Jokowi.

Dia mengatakan jika Jokowi merupakan seorang kepala pemerintahan yang memiliki banyak kewenangan untuk membantu rakyat miskin. Bantuan presiden itu tidak boleh parsial, tapi harus mengena ke semua masyarakat di tanah air.

Menurutnya, bergesernya Jokowi dari bagi sembako di jalanan ke rumah-rumah di Bogor justru mengacak-acak struktur kekuasaan formal atau otoritas formal.

"Peran Walikota Bogor dan Bupati Bogor dalam distribusi sembako cukup dikacaukan oleh ulah Jokowi seperti itu," kata Ubedilah Badrun dilansir dari Rmol.id, Jumat, 1 Mei 2020.

Alih-alih menghentikan kegiatan yang telah menuai banyak kritik, Presiden Jokowi malah membagikan sembako langsung ke rumah-rumah. Bahkan diduga pembagian itu tanpa berbasis data. "Apakah mereka yang diberi sembako sudah diberi oleh pemerintah setempat atau belum?" kata Ubedilah.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menilai video Presiden Jokowi menelusuri rumah warga dan membagikan sembako ke gang kecil bisa muncul kecemburuan sosial. Terutama bagi warga yang benar-benar belum mendapatkan sembako dari pemerintah.

"Bagaimana warga yang lain yang tidak diberi Jokowi. Di video tersebut terlihat Jokowi seketemunya memberi sembako dan uang. Terlihat tidak menggunakan data," kata dia.

Dari peristiwa itu semua, Ubedilah menilai bahwa Jokowi keliru dalam menafsirkan tentang pemimpin yang hadir di tengah penderitaan rakyat. Padahal pemimpin hadir di tengah rakyat seharusnya dengan kebijakannya yang benar-benar pro rakyat, menyentuh rakyat banyak.

"Kalau tafsirnya tekstual seperti itu, itu mirip Robinhood. Dia lupa bahwa dia presiden," jelas Ubedilah.