RIAU24.COM - Menurut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, kusutnya data masyarakat calon penerima bantuan terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru karena tidak bersinerginya Dinas Sosial kota Pekanbaru dengan Lurah hingga RT.

"Antara RT RW Lurah dan Dinas Sosial ini kurang bersinergi. Sehingga data yang disampaikan data mentah. Kan ini harus di verifikasi lagi," kata politisi Demokrat tersebut pada Riau24.com, Senin (11/5/2020).

zxc1

Tambah dia, data yang dikumpulkan itu kebanyakan gabung semua antara data orang memiliki KTP Pekanbaru dan dari luar.

"Karena ini sifatnya mendesak, jadi terlihat berantakan. Data itu sudah saya lihat kemarin, sangat berantakan sekali,"ujarnya.

"Terkai dengan data yang diminta pemprov Riau, memang setahu saya dari Dinas Sosial kota kewalahan merekap data dari RT dan RW tersebut. Namun kita minta Pemko harusnya lebih tanggap segera. Karena pemprov akan segera memberikan bantuan itu, maka wajib pemko segera menyelesaikan data tersebut," harapnya.

zxc2

"Dan data tersebut kami harap jangan overlap dengan data-data bantuan lainnya. Seperti data program nasional, PKH dan lainnya," ujar Azwendi mengakhiri.