Dari peristiwa tersebut, Satyo berkesimpulan bahwa Jokowi sudah tidak membuat nyaman kader PDIP di parlemen. Namun demikian, kondisi ini justru menjadi momentum bagus bagi PDIP untuk kembali ke jatidiri sebagai partai wong cilik partai nasionalis. “Yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil," pungkasnya.

Pendapat senada juga disampaikan peneliti senior Insititut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata. Ia juga menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS akan semakin menyengsarakan rakyat kecil yang selama ini menjadi konstituennya PDIP.

"Betul yang terkena dampak Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu adalah ceruk pemilih dari PDIP yang memiliki jati diri sebagai partai wong cilik. Masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan tersebut adalah banyak dari wong cilik," ucapnya.

Dian pun khawatir akan jumlah wong cilik yang makin membesar lantaran adanya klaster masyarakat ekonomi kelas menengah yang masuk klaster tersebut lantaran Covid-19.

"Kebijakan ini sangat tidak populis, untuk urusan makan saja sulit. apalagi untuk urusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Khawatir kebijakan ini memunculkan civil disobedience lantaran ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi," demikian Dian Permata.***