RIAU24.COM -  Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai semakin gerah dengan kebijakan Joko Widodo yang dinilai mulai membahayakan masa depan partai yang selama ini selalu digadang-gadangkan sebagai partai wong cilik.

Sejumlah kebijakan Jokowi, seperti program kartu Prakerja dan yang terakhir, kenaikkan iuran BPJS selalu memancing kritik beberapa kader PDIP. Anggota DPR RI dari PDIP  Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak kebijakan yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat tersebut.

Menurut analisa aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Satyo Purwanto, kritik tajam yang ditujukan kepada Presiden Jokowi bukan hanya dilakukan oleh Ribka, melainkan kader PDIP lain sebelumnya juga banyak melakukan hal itu.

"Pernyataan seperti ini adalah ke sekian kalinya dari kader PDIP dan sangat kritis, sebelumnya juga sudah ada dari misalnya Masinton, Adian Napitupulu, Arteria Dahlan, Effendi Simbolon bahkan gubernur Jateng dan Ketua PDIP Solo yang juga Walikota FX Rudy juga sangat pedas kritiknya terhadap Jokowi," ucap Satyo Purwanto seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).

Sebagai partai pengusung Jokowi di dua kali pilpres, PDIP dinilai telah pada kesimpulan bahwa Jokowi merupakan masa lalu lantaran kerap kali jalan sendiri dan abai berkoordinasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Terlebih ada persoalan beberapa waktu lalu yang membuat Megawati mangkel terkait pencalonan Balon Walikota Solo yang akhirnya membuat bakal calon yang rencananya akan jadi suksesor Rudy mundur dari pencalonan," ungkap Satyo.

Dari peristiwa tersebut, Satyo berkesimpulan bahwa Jokowi sudah tidak membuat nyaman kader PDIP di parlemen. Namun demikian, kondisi ini justru menjadi momentum bagus bagi PDIP untuk kembali ke jatidiri sebagai partai wong cilik partai nasionalis. “Yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil," pungkasnya.

Pendapat senada juga disampaikan peneliti senior Insititut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata. Ia juga menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS akan semakin menyengsarakan rakyat kecil yang selama ini menjadi konstituennya PDIP.

"Betul yang terkena dampak Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu adalah ceruk pemilih dari PDIP yang memiliki jati diri sebagai partai wong cilik. Masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan tersebut adalah banyak dari wong cilik," ucapnya.

Dian pun khawatir akan jumlah wong cilik yang makin membesar lantaran adanya klaster masyarakat ekonomi kelas menengah yang masuk klaster tersebut lantaran Covid-19.

"Kebijakan ini sangat tidak populis, untuk urusan makan saja sulit. apalagi untuk urusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Khawatir kebijakan ini memunculkan civil disobedience lantaran ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi," demikian Dian Permata.***