RIAU24.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menggodok Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa Covid-19.

Di Provinsi Riau terdapat 9 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 ini.

Menanggapi terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini Pimpinan DPRD Riau menyatakan dukungan.

Zukri selaku pimpinan DPRD Riau mendukung. Namun, tetap dilakukan kajian yang matang. Sebab menurutnya, jika Pilkada dilaksanakan dimasa pandemi covid-19 Penyelenggara harus memerhatikan protokol kesehatan.

Ditambah lagi, bagaimana nanti partisipasi pemilih. Khawatirnya masyarakat tidak peduli dengan pilkada. "Numun kita tetap mendukung Demokrasi yang dilaksanakan pemerintah pusat,"ungkap Zukri

Ditambahnya lagi, jika Pilkada akan dilaksanakan dibulan Desember jika melaksanakan protokol kesehatan covid-19 akan ada tambahan anggaran. Dan ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena tidak mungkin lagi menjadi tanggung jawab daerah.

Kemudian, menurut Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Riau ini, meminta pemerintah pusat untuk mengkaji bagaimana skema Kampanye bagi calon kepala daerah. Terutama di Desa-desa yang terpelosok.

Dimana daerah tersebut sudah jaringan internet. Sehingga akan menyulitkan bagi calon kepala daerah untuk menyampaikan program atau visi misinya jika Kampanye dilaksanakan dengan mengandalkan teknologi.

Ditambahkan Zukri, DPD PDI Perjuangan Riau, terus melakukan persiapan untuk memenangkan calon yang diusung partai. 

Dari 9 Daerah di Riau yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 ini, 4 calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan telah ditetapkan oleh DPP.

Sementara itu ketua KPU Riau, Ilham Yasir menanggapi pilkada serentak di Riau yamg akan dilaksanakan bulan Desember tahun ini pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU RI.

Dikatakannya jika Persiapan dari KPU RI sudah selesai maka tahapan Pilkada akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 ini.

Adapun tahapan dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan KPU yaitu verifikasi dukungan untuk calon perseorangan jika daerah yang melaksanakan Pilkada terdapat calon independen atau non partai.

Kemudian tahapan selanjutnya yakni pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan suara (PPS) ditingkat Desa atau Kelurahan.