Selain itu, mendengar tidak koordinasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ada keputusan sepihak. “DPR tidak diajak ngomong haji itu ditiadakan,” ujarnya.  

Sedangkan terkait persiapan yang dikhawatirkan tidak maksimal, mengingat jarak waktu pelaksanaan ibadah haji yang kian dekat, Said Aqil punya pandangan sendiri. 

Dikatakannya, pemerintah telah melaksanakan haji sejak merdeka sampai sekarang, setiap tahun menyelenggarakan haji.

“Sebenarnya, selayaknya harus semakin cerdas, semakin pinter, semakin sempurna. Dan semakian kalau ada ini begini, kalau ada ini begini tidak hanya sekedar alasan persiapan belum, tidak sempurna atau tidak siap. Padahal pemerintah setiap tahun melaksanakan haji dari kemerdekaan, kok enggak semakin pintar, enggak semakin cerdas,” tambahnya lagi. 

Sebelumnya, Kementerian Agama menunda pelaksaan ibadah haji pada tahun 2020 ini karena dalam masa pandemi COVID-19. Menag Fachrul Razi mengatakan, alasan penundaan karena Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini tak kunjung membuka akses bagi jamaah haji dari negara mana pun. 

Akibatnya, pemerintah tidak Indonesia tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuyk melakukan persiapan utamanya pelayanan dan perlindungan jemaah.