"Berapa jumlah bantuan perkepala ODP yang ia dapatkan dan berapa bulan mereka wajib dapat bantuan ini. Apa penyebab keterlambatan penyaluran bantuan ini kenapa sampai hari ini belum ada transparansi dari pihak Pemda Bengkalis,"ucap Mujib lagi.

Disamping itu, para Mahasiswa juga mempertanyakan kemana saja uang sebesar Rp182 miliar dan 20 miliar dari Provinsi untuk penanganan covid yang sudah diterima Pemkab Bengkalis. 

"Apa saja sub pembagian dari jumlah anggaran covid tersebut, itemnya apa saja, dan telah digunakan untuk apa saja anggaran pemda tersebut. Apa benar yang terjadi dengan anggaran yang bermasalah tentang APD RSUD Mandau dan bungkus sembako disperindag yang tidak digunakan apa ada kaitan dengan anggaran Rp182 M tersebut,"ujarnya lagi.

Sementara, Hipematan-B juga menuntut dan mendesak Pemkab dan pihak terkait supaya menyegerakan apapun bentuk bantuan dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat agar bisa dilaksanakan dengan waktu yang secepatnya dan tidak ada peroses yang masih bertele-tele dari atas sampai kebawah.

Sehingga, tegas Mujib Rizki, masih juga membebankan masyarakat yang terdampak. " Dan kami memberikan Mosi tidak percaya dan bentuk kekecewaan kepada pemkab Bengkalis dan pejabat terkait dalam penanganan covid dikabupaten Bengkalis yang dinilai lemah dan tidak inkonsisten,"kesalnya.

"Dan setelah audiensi ini dilaksanakan ada upaya yang kami dapatkan menjadikan Bengkalis lebih baik lagi dan tidak ada tumpang tindih dan alasan pejabat dalam bekerja demi masyarakat karna kalian semua digaji bukan dipaksa,"pungkasnya.