Kritik Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty akan lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah, juga ditujukan saat  Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar ketika mengevaluasi kementerian dan lembaga yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.

Menurut Netty, lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat serta lambatnya merespon masukan dari banyak pihak, membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak  peka terhadap kondisi rakyat.

“Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat,” papar Netty.

Lebih lanjut Netty Aher meminta  pemerintah memperbaiki pola komunikasi ini. Termasuk berharap ada transparansi soal penghentian program pelatihan Prakerja, penghentian kenaikan iuran BPJS, dan memberikan penjelasan soal heboh naiknya tarif listrik serta pungutan pajak pada transaksi online tersebut demi kebaikan rakyat.