Selain itu, juga akan mengatur soal pembagian penerimaan pajak antara PPh dan pajak profit di masing-masing negara berdasarkan wilayah operasi perusahaan digital tersebut. 

"Misal ada satu perusahaan, seperti Google, yang beroperasi di banyak negara, berapa kita akan membagi profit yang di-generate masing-masing jurisdiksi dan bagaimana pembagian pajak pendapatannya," jelasnya seperti dilansir CNN Indonesia. 

Kedua, pilar proposal erosi anti basis global (global anti base erosion proposal). Pilar ini fokus mengurus soal hak pajak tambahan di satu negara atau jurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dan tarif pajak yang efektif. "Hal ini akan berkaitan dengan banyaknya negara yang mengalami penurunan (penerimaan) PPh," katanya. 

Pilar ini, sambung dia, juga akan memetakan kemampuan suatu negara untuk mencegah erosi perpajakan yang muncul dari negara lain. Sebab, ada beberapa negara yang bisa memberikan pungutan perpajakan yang sangat ringan, misalnya para negara 'surga pajak'. 

"Ini tentu tidak bisa disaingi negara lain karena menghadapi banyak kebutuhan penerimaan negara," terang Ani.***