Salah satunya, penetapan status siaga di awal tahun. Penetapan status siaga Karhutla kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Satgas melibatkan multi sektor. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, masyarakat hingga dunia usaha.

Selain penetapan siaga dan pembentukan Satgas Karhutla, Edwar mengatakan pemerintah provinsi Riau juga mengeluarkan 13 kebijakan strategis. Diantaranya adalah pemetaan daerah rawan Karhutla. Dia menyebut, tercatat 99 kecamatan dan 346 desa di Riau yang rawan Karhutla.

Kemudian, kebijakan lainnya adalah melibatkan perusahaan yang beroperasi di Riau untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran.  Dia mengatakan dukungan seluruh sektor sangat penting dalam upaya menekan Karhutla demi mewujudkan Riau Bebas Asap.

Edwar meminta peran aktif perusahaan yang selama ini telah berkomitmen dalam membantu pemerintah untuk mengendalikan Karhutla untuk terus ditingkatkan. Seperti bantuan helikopter yang dilakukan oleh APP Sinar Mas, regu pemadam kebakaran dan peralatan penunjang.

Selain itu, ia mengatakan program pembinaan desa-desa di sekitar areal konsesi juga menjadi kunci penting Riau dalam menghadapi musim kemarau dan ancaman Karhutla. 

"Dari dunia usaha seperti Sinar Mas, kita minta terus berpartisipasi aktif. Jadi biasanya mereka sudah menyiapkan perangkatnya, seperti pemadam kebakaran, helikopter dan sebagainya. Dan ini tentunya sebagai upaya pencegahan sejak dini. Terimakasih juga perusahaan sudah ada desa binaan. Ini sudah membantu pemerintah daerah," ujarnya.