RIAU24.COM -  Ekonom senior Indef. Faisal Basri menyorot keberadaan Kantor Staf Presiden (KSP) yang dibentuk pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, lembaga ini disinyalir khusus dibentuk untuk Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. 

Pasalnya, lembaga nonstruktural yang posisinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden itu, dibentuk karena ketika itu Luhut Binsar Pandjaitan belum mengisi kursi di kabinet Jokowi. 

"Jadi KSP ada karena Luhut dulu belum ada tempat. Kabinet sudah terisi semua, maka dibikinnya KSP untuk Luhut Pandjaitan, itu kan gitu sejarahnya," ujarnya, saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Peradaban Indonesia bertajuk '75 Tahun Merdeka: Merangkai Ingatan, Merajut Harapan', Rabu 5 Agustus 2020. 

Dilansir rmol, Faisal Basri kemudian menambahkan, sebenarnya pernah ada lembaga serupa yang dibentuk saat Presiden Soeharto memimpin. Lembaga tersebut kini bernama Sekretariat Negara (Setneg). Ketika itu, Setneg membawahi Sekretaris Militer (Sekmil), Sekretaris Kabinet, hingga Sekretaris Protokol dan Paspampres. 

"Pak Harto itu punya kepala Staf Kepresidenan namanya Sekneg. Mensesneg gitulah kepala staf presiden itu membawahi Sekretaris Militer (Sekmil), Sekretaris Kabinet, Sekretaris Protokol, Paspampres," terangnya.

Tak Membantu 
Faisal Basri menilai, meski KSP disebut bertanggung jawab langsung kepada presiden, namun keberadaan lembaga itu justru tak membantu kinerja presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sebaliknya, KSP justru lebih banyak membantu Luhut kini menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. 

Bahkan Faisal juga menilai, jabatannya Menko Marvest kini nyaris melampaui kewenangan Bappenas. 

"Jadi tambah kacau. Dibikin strukturnya mirip dengan Menko, mirip dengan Bappenas lagi. Ayo kita kembali, tapi kalau memang yang diinginkan adalah bagi-bagi kekuasaan ya terserah," jelasnya. 

Menurutnya, saat ini fungsi Menteri Koordinator sudah melampaui kewenangan, yakni turut melaksanakan tugas menteri. Tugas Menko sudah tak lagi mengoordinir, melainkan mengambil alih tugas menteri. 

"Seperti yang terjadi pada Luhut Panjaitan, semua diurus sampai pekerja dari China aja dia yang ngurus. Nah ini kan udah enggak bener," tegasnya. 

Tumpang tindihnya kinerja Menko inilah yang kemudian membuat kerja seorang presiden jadi makin rumit. Karena presiden jadi sulit menghasilkan terobosan, dan ujungnya kebijakan yang diambil tak berjalan optimal. 

"Akhirnya Pak Jokowi bingung sendiri. Pantes bingung karena dia sendiri yang menciptakan keruwetan itu," pungkasnya. ***