RIAU24.COM - Belakangan ini, Presiden Joko Widodo sering menampakkan kekesalannya saat rapat dengan para bawahannya. Kekesalan itu muncul karena para pembantunya belum bisa menyerap anggaran Covid-19 dengan maksimal.

Pakar ekonomi, Dradjad H. Wibowo mengatakan jika percuma melakukan perombakan jika kesalahannya ada pada akurasi data dan prioritas kebijakan.

"Soal data, dari beberapa kali pernyataan Presiden tentang ekonomi keuangan, saya menduga Presiden mendapat masukan data yang tidak akurat," kata Dradjad dilansir dari Rmol.id, Kamis, 6 Agustus 2020.

Dia mencontohkan, pada rapat 18 Juni, ternyata data angaran kesehatan yang disebut Presiden tidak klop dengan lampiran Perpres 54/2020. Bahkan Perpres 72/2020 baru diteken tanggal 24 Juni 2020. Padahal tanpa Perpres 72, semua menteri tidak punya wewenang memakai dana di pos Bendahara Umum Negara (BUN), kecuali Menkeu.

"Jadi harusnya Presiden marah ke mereka yang menyiapkan Perpres 72, kenapa baru selesai 24 Juni?" ujarnya.

Kemudian, politisi senior PAN ini menjelaskan, sekitar 40 hari setelah Perpres 72 ditekan, per 3 Agustus kemarin serapannya Rp 141 triliun atau sekitar 20 persen. Kalau dibagi 40/365 hari, maka serapan rata-rata seharusnya hanya 11 persen.