RIAU24.COM - KUANSING- Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Mursini, MSi menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Jumat (7/8/2020) siang.

Sidang Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua II Juprizal, SE. M.Si, yang dihadiri oleh Waka I Zulhendri, Plt. Setwan H. Wariman DW, Anggota DPRD, Forkopimda, Setda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Camat dan undangan lainnya, Jumat (7/8/2020) siang. 

zxc1

Menurut Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, M.Si, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan tindak lanjut Rekomendasi hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada LHP Tahun Anggaran 2019.

"Pemda sudah melakukan tindak lanjut, baik pada sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan," Ujar Bupati H. Mursini di depan 24 orang anggota DPRD Kuansing.

zxc2

Dikatakan Bupati Mursini, sampai 7 Agustus 2020, penyelesaian tindak lanjut LHP BPK pada semester I tahun 2020 sudah mencapai 82,15 persen. "Khusus untuk tindak lanjut LHP BPK tahun anggaran 2019 terdapat 36 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Dari 36 rekomendasi ini, baru lima rekomendasi sudah ditindaklanjuti dengan status SSR atau sesuai rekomendasi," paparnya.

Sedangkan 30 rekomendasi yang lain, Katanya, sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai rekomendasi. Terhadap itu, akan segera memerintahkan OPD terkait, untuk menindaklanjuti semua temuan BPK RI. ,, Semua tindak lanjut atas temuan tersebut, akan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Riau dan DPRD Kuansing," ujarnya lagi.

Pemkab Kuansing akan mengintensifkan koordinasi dengan BPK RI, terkait optimalisasi tindak lanjut LHP. "Targetnya, akhir Agustus 2020 telah selesai. Ke depan, hal ini akan menjadi catatan bagi kami untuk menjadi lebih baik," sambungnya.

Dalam sidang paripurna sebelumnya, sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Kuansing menyoroti tindak lanjut LHP BPK RI Tahun Anggaran 2019.