Bahkan, perihal penggajian tersebut sering sekali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (KPK).

"Model penggajian ASN itu rawan korupsi dan ukurannya tidak jelas," ujarnya.

Menurut Syarif, KPK sebenarnya telah menyoroti persoalan model penggajian ASN ini sejak lama. Bahkan, kepada pemerintah KPK telah mengusulkan agar penggajian ASN diubah modelnya dengan single salary system.