Misalnya, para menteri di Malaysia diberi gaji RM 178.000 per tahun, yang 12,4 kali lipat dari gaji minimum yang ditetapkan pemerintah untuk rakyat, RM 14.400 per tahun. Sedangkan di negara maju seperti Inggris, menteri hanya memperoleh GBP79.754 per tahun, yang hanya 4,6 kali lebih tinggi dari upah minimum rakyatnya, GBP17.077.

Sebaliknya, negara tetangga kita, Indonesia, membayar para menterinya Rp 233.680.000 per tahun, lima kali lebih tinggi dari gaji minimum rakyat di Jakarta (Rp50.400.000 per tahun). Ini sepertinya masuk akal jika membandingkannya dengan negara kita Malaysia.

Dengan kenaikan gaji tersebut, masih banyak kasus korupsi di kalangan menteri maupun kleptokrasi di Malaysia. Menyedihkan sekaligus tidak adil bagi rakyat, terutama golongan bawah yang berjuang mencari nafkah.

Menurut Ekonomi Rakyat, pemerintah Malaysia harus merencanakan untuk menurunkan gaji para menteri atau menaikkan upah minimum rakyat dalam Anggaran 2021 mendatang.