RIAU24.COM - Angka penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta semakin bertambah banyak. Hal tersebut mendapat kritikan dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif,

Dia mengatakan jika pemerintah DKI tak mungkin menerapkan kebijakan rem darurat meski pasien positif Covid-19 kian meningkat. Dia menilai, saat ini belum ada faktor pendukung yang bisa menopang dampak dari penghentian PSBB transisi.

"Pandangan saya kalau (perpanjangan) PSBB transisi yang ketiga itu masih mungkin dilakukan. Maksudnya adalah ketika itu faktor-faktor pendukungnya masih ada," ujarnya dilansir dari Tempo.co,  Sabtu, 5 September 2020.

Syatif menyebutkan, ada dua faktor pendukung, yakni ekonomi dan psikososial masyarakat. Dari segi ekonomi, dia menilai, tidak memungkinkan Jakarta untuk kembali ke masa PSBB.

Terlebih lagi berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Ibu Kota pada Triwulan II 2020 (year-on-year) terkontraksi minus 8,22 persen.

Politikisi Gerindra itu menganalogikan dengan mengerem mobil yang tengah melaju cepat. Dalam kondisi tersebut, pengemudi harus memperhatikan penumpang telah memakai sabuk pengaman dan tertib sebelum rem diinjak.

Maka itu, jika salah perhitungan, maka seluruh penumpang bisa jungkir balik. Rem darurat justru jadi malapetaka.

"Rem darurat kan pengertiannya kalau dilakukan benar, maka tidak ada kecelakaan kan. Kalau dilakukan sembarangan, maka ada kecelakaan," ucap dia.

"Rem darurat kan menimbulkan dua kemungkinan, bisa menyelamatkan para penumpangnya, bisa juga menjungkirbalikkan penumpang," kata dia lagi.