Shireen Mazari, menteri hak asasi manusia, mengatakan di Twitter bahwa pernyataan penyelidik "tidak dapat diterima".

"Hak untuk mengakses ruang publik dan mobilitas yang aman adalah hak fundamental setiap orang di Pakistan, termasuk perempuan," kata Women in Law Initiative, sekelompok pengacara dan pembela hak perempuan, dalam sebuah pernyataan yang mengutuk serangan itu dan menunjukkan. peningkatan frekuensi dalam kasus kekerasan serupa terhadap perempuan dan anak perempuan.

Pada Februari, anggota parlemen mengesahkan RUU yang menyerukan mereka yang dihukum karena pelecehan seksual dan pembunuhan anak-anak digantung di depan umum. Tapi pemerintah menentang RUU tersebut dan tidak disahkan menjadi undang-undang.