RIAU24.COM -  Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali mendapat sorotan. Hal itu setelah ia secara blak-blakan mengungkap aib yang tengah terjadi di Pertamina. Ahok dengan blak-blakan membongkar aksi di jajaran direksi, mulai dari mereka yang hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.

Hal itu dilontarkannya melalui video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube, POIN. Namun sejak pengakuan Ahok itu jadi viral, Ahok malah menuai kecaman dari banyak pihak. 

Salah satunya dilontarkan pengamat BUMN yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Menurutnya, apa yang dibicarakan Ahok dalam video tersebut merupakan tugasnya sebagai seorang komut.

"Beliau mengumumkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai komisaris. Semua yang disampaikannya itu adalah tugas komisaris," ujarnya, dilansir Selasa 15 September 2020.

Dilansir detik, Said kemudian menjelaskan, sebagai komut, Ahok merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Artinya seharusnya yang melakukan lobi-lobi ke menteri adalah Ahok. Jika hal itu malah dilkukan para direksi, seharusnya Ahok memiliki wewenang untuk menindak direksi tersebut.

"Saya nggak lihat seperti itu, karena kewenangan komisaris itu bahkan bisa menonaktifkan direksi. Jadi lucu, dia itu punya kewenangan itu," terangnya lagi.