"Revisi perda ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran kesehatan masyarakat,"Kata Hardianto.

Hardianto meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau untuk segera melakukan pengkajian dan pemantapan konsep rancangan perda ini dengan melakukan analisis dan kajian serta rapat dengan instansi terkait.

"Kita berharap Bapemperda DPRD Riau segera melaksanakan rapat-rapat dengan instansi terkait untuk dijadikan pedoman bagi panitia khusus (Pansus)dalam melakukan penyusunan revisi perda tersebut,"ungkap Hardianto.

Secara rinci politisi partai Gerindra ini menjelaskan bahwa DPRD Riau pada tanggal 27 November 2019 lalu telah mengesahkan sebanyak 21 peraturan daerah propinsi Riau tahun 2020 diantaranya yaitu 8 ranperda merupakan prakarsa DPRD Riau. Kemudian 9 Ranperda merupakan usulan dari Pemerintah dan 3 ranperda kumulatif terbuka.