“Kekejaman, kekerasan dan kebiadaban TNI terhadap pendeta adalah penghinaan terhadap kemanusiaan dan harus dikutuk,” ujarnya.

Berita lokal di Papua melaporkan bahwa Yeremia ditembak mati dalam perjalanan ke kandang babi pada hari Sabtu, pada saat yang bersamaan dengan operasi militer yang sedang berlangsung. Socratez mengatakan setidaknya tujuh gereja telah dikosongkan, dengan banyak anggota jemaat melarikan diri ke hutan, akibat operasi militer di Papua. Yeremia adalah kepala sekolah teologi di distrik Hitadipa di Intan Jaya dan seorang pendeta di Jemaat Imanuel Hutadipa di Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII). Ia juga seorang penerjemah Alkitab dan pemimpin komunitas suku Moni.

Pengurus GKII dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), serta tokoh suku Moni, saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut.

PGI telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo, mendesaknya membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus ini, dengan dukungan dari Kepolisian Papua dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua. Socratez mendesak Jokowi untuk mengakhiri operasi militer di Papua. Dia juga mendesak Dewan Gereja Papua (WPCC) untuk menulis kepada Konferensi Gereja Pasifik (PCC) dan Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendesak negara-negara pulau Pasifik untuk mengangkat masalah ini di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan komisi telah menerima laporan mengenai insiden terbaru dari ketua Aliansi Mahasiswa Papua John Gobay pada hari Senin, dan segera melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. “Kami belum menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab. Namun, Komnas HAM percaya bahwa pemerintah perlu mengevaluasi pendekatan keamanannya di Papua untuk menghentikan siklus kekerasan yang melibatkan TNI, kelompok bersenjata, dan masyarakat sipil, yang telah memakan banyak korban, ”kata Beka kepada Post, Selasa.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah mengusut kasus Yeremia dan memberikan penjelasan apakah personel TNI bertanggung jawab atas kejadian tersebut. “Penembakan ini kembali menunjukkan kegagalan negara membawa perdamaian ke Papua. Sejak awal tahun, setidaknya sudah ada 15 kasus penembakan di luar hukum di sana. Kapan orang Papua bisa bebas untuk hidup damai? ” Usman mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.