RIAU24.COM -  Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Rabu, 23 September 2020 bahwa bantuan kritis dipotong di 300 pusat kesehatan di Yaman yang dilanda perang karena kurangnya dana, dengan distribusi makanan yang menyelamatkan jiwa juga berkurang.

Antara April dan Agustus, lebih dari sepertiga dari program kemanusiaan penting PBB di Yaman dikurangi atau ditutup seluruhnya, kata PBB, memperingatkan pemotongan drastis lebih lanjut "dalam beberapa minggu mendatang kecuali dana tambahan diterima".

Lise Grande, koordinator kemanusiaan PBB untuk Yaman, mengatakan hanya $ 1 miliar dari $ 3,2 miliar yang diperlukan telah diterima.

“Ini situasi yang mustahil,” kata Grande. “Ini adalah krisis kemanusiaan terburuk di dunia, namun kami tidak memiliki sumber daya yang kami butuhkan untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita dan akan mati jika kami tidak membantu.”

Yaman telah mengalami kehancuran selama enam tahun perang dan puluhan ribu orang - kebanyakan warga sipil - telah tewas. PBB mengatakan setidaknya 24 juta orang - lebih dari tiga perempat populasi Yaman - membutuhkan bantuan dan perlindungan.

“Konsekuensi dari kekurangan dana segera, sangat besar dan menghancurkan,” kata Grande.

“Hampir setiap pekerja kemanusiaan harus memberi tahu keluarga yang kelaparan atau seseorang yang sakit bahwa kami tidak dapat membantu mereka karena kami tidak memiliki dana.”

Minggu lalu, dua pejabat tinggi PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan tentang kekhawatiran mereka atas situasi yang menurun di Yaman. Mereka juga mengkritik beberapa donor Arab, termasuk Arab Saudi, karena gagal memenuhi janji bantuan mereka.

Mark Lowcock, wakil sekretaris jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, memperingatkan bahwa "momok kelaparan" juga telah kembali di Yaman. Utusan PBB Martin Griffiths mengatakan Yaman dapat "mundur dari jalan menuju perdamaian" dan menunjuk pada "pertempuran yang meningkat, kebutuhan kemanusiaan yang lebih besar, dan pandemi COVID-19" sebagai salah satu tantangan yang dihadapi negara itu.

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional telah memerangi pemberontak Houthi yang berpihak pada Iran sejak 2014, ketika mereka merebut sebagian besar wilayah utara. Koalisi militer yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di pihak pemerintah pada tahun berikutnya.