Pilihan emir baru untuk putra mahkota dan perdana menteri - yang akan ditugaskan untuk mengelola hubungan pemerintah yang seringkali sulit dengan parlemen - akan diawasi dengan ketat, terutama pada saat keuangan Kuwait sedang tertekan oleh harga minyak yang rendah dan pandemi virus corona.

Meskipun sebagian besar kekuatan politik di Kuwait ada di tangan emir, parlemennya adalah salah satu badan terpilih yang paling berpengaruh di antara monarki Teluk. Kontestan untuk peran putra mahkota termasuk putra Sheikh Sabah dan mantan wakil perdana menteri Nasser Sabah al-Ahmed al-Sabah, yang merupakan tokoh politik terkemuka di Kuwait.

Sheikh Sabah telah mendorong diplomasi untuk menyelesaikan masalah regional, seperti boikot yang terus berlanjut terhadap Qatar oleh empat negara Arab.

Emir menjadi tuan rumah pertemuan puncak pada tahun 2018 yang menghasilkan $ 30 miliar yang dijanjikan untuk membantu membangun kembali Irak setelah perang melawan kelompok bersenjata ISIL (ISIS). Sheikh Sabah juga berperan dalam mengumpulkan dana bantuan untuk warga Suriah yang menderita akibat perang saudara di negara itu, menjadi tuan rumah konferensi donor internasional pada tahun 2013 dan 2014, dan menjanjikan ratusan juta dolar kekayaan Kuwait.

“Emir telah diakui sebagai diplomat yang unik selama beberapa dekade terakhir… Cara dia berdamai dengan Irak dan cara dia keluar dari dianggap sebagai korban menjadi tuan rumah konferensi donor dan berjanji jutaan untuk rekonstruksi Irak, itulah sebabnya dia dikenal sebagai orang bijak di kawasan ini, ”kata Sultan Barakat dari think-tank Doha Institute kepada Al Jazeera.

Salah satu tantangan terbesarnya sebagai seorang diplomat datang dengan boikot Qatar yang dimulai pada 2017. Sheikh Sabah memposisikan dirinya sebagai mediator untuk perselisihan politik, yang dia peringatkan dalam penampilannya di Gedung Putih pada 2017 dapat menyebabkan konflik bersenjata.