RIAU24.COM - Sekwan DPRD Riau Muflihun angkat bicara soal polemik kejanggalan surat Tolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang beredar di media sosial. Dia menegaskan bahwa surat itu tidaklah seperti apa yang diberitakan. 

"Perlu saya jelaskan bahwa surat yang bererdar di media sosial itu dalam proses sehingga belum diberi no dan stempel. Dan apa yang disebar itu sengaja dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga anggapan publik kami tak tahu tata cara bersurat, "kata Muflihun. Senin 12 Oktober 2020.

Tapi meskipun demikian, sebagai lembaga resmi, pihaknya sangat mengerti tata cara bersurat. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak terprofokatif isu hoax yang menyebar dimedia sosial. 

Diberitakan sebelumnya beredar polemik surat pernyataan aspirasi yang dibacakan Pimpinan DPRD Riau Hardianto yang belakangan ini dinilai banyak kejanggalan. Dalam surat itu tidak ada no serta stempel basah di DPRD Riau.