Kementerian luar negeri Iran mengatakan "senjata tidak konvensional, senjata pemusnah massal dan pembelian senjata konvensional tidak memiliki tempat" dalam doktrin pertahanan negara.

AS mencoba menghentikan pencabutan embargo senjata terhadap Iran dua kali di Dewan Keamanan PBB. Pada bulan Agustus, mereka memperkenalkan resolusi untuk memperpanjang embargo tanpa batas sementara pada bulan September diklaim secara sepihak memulihkan sanksi PBB terhadap Iran, termasuk embargo senjata.

Dalam kedua kesempatan tersebut, DK PBB menolak langkah tersebut, dengan mengatakan mereka tidak memiliki dasar hukum.

Larangan 13 tahun itu berakhir sebagai bagian dari Resolusi 2231 dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2015 yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut pada Mei 2018 dan sejak itu memasukkan semua sektor keuangan Iran ke dalam daftar hitam.

Berakhirnya embargo berarti Iran tidak akan menghadapi tantangan dari DK PBB dalam mencoba membeli atau menjual senjata konvensional, yang meliputi tank, rudal, dan jet tempur.