RIAU24.COM -  DUMAI - Praktek money politik (politik uang) wajib dijadikan musuh bersama dalam menciptakan Pilkada bersih 2020 di Kota Dumai. Untuk itu segala potensi mesti digerakkan guna melakukan pengawasan. Salah satunya adalah Satgas Anti Money Politik yang dibentuk partai koalisi pendukung Paisal-Amris (PAS). 

" Satgas Anti Money Politik yang kita bentuk, bertugas melakukan pengawasan terhadap sejumlah titik yang berpotensi main politik uang. Di masing-masing RT kita tempatkan 2 orang Satgas," papar H Samsul Bahri, Ketua Tim Koalisi Pendukung Paisal-Amris (PAS) kepada wartawan, Jumat (20/11/20) sore tadi. 

Menurut Samsul Bahri, sebelumnya Satgas Anti Money Politik telah diberi pembekalan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Mereka nantinya akan berkolaborasi dengan Banwaslu dan pihak terkait lainnya. 

" Artinya, mereka bukan dalam kapasitas mengambil tindakan. Setiap temuan dan barang bukti akan dilaporkan ke Banwaslu maupun Gakkumdu. Mereka (Banwaslu atau Gakkumdu) yang berhak menangani," papar H Samsul Bahri. 

Mengenai potensi money politik, menurut H Samsul Bahri sangat terbuka sekali. Apalagi pasca pandemi, ekonomi masyarakat lumayan sulit. Hanya saja pihaknya berkeyakinan, itu hanya berlaku untuk sebagian kecil masyarakat. 

" Berdasarkan data survey yang kita kantongi, masyarakat Dumai yang menolak money politik sangat tinggi mencapai angka 50 persen lebih. Yang memilih karena program mencapai 20 persen lebih. Artinya, masyarakat kita sudah cerdas dalam berpolitik. Kalaupun ada, tak lebih dari 3 persen yang masih ingin diberi uang," jelas H Samsul Bahri.