RIAU24.COM -  DUMAI - Pada H-5 Pilkada Dumai 2020, pergerakan politik secara terbuka terlihat mulai menurun. Namun dibalik itu, penggalangan dukungan secara diam-diam justru makin meningkat. Pergerakan yang diistilahkan dengan "operasi senyap" itu mengarah pada politik uang. 

Praktek money politik di setiap pesta demokrasi sudah bukan rahasia lagi. Hanya saja pola dan caranya mungkin berbeda-beda. Kabarnya di Pilkada Dumai kondisi itu juga ikut mewarnai. 

Beberapa warga mengaku kediamannya di datangi oleh orang yang mengaku sebagai tim sukses. Mereka ditawari uang tunai atau paket sembako dengan pembayaran sistem cicilan. Paket sembako yang ditawarkan itu dalam bentuk beras, gula, minyak dan lainnya. Jika calon yang diusung menang, seluruh cicilan dianggap lunas. 

" Mereka tawarkan paket sembako seharga 250 ribu rupiah, dan kita cukup bayar 50 ribu rupiah. Sisanya diangsur dengan sistem cicilan. Kalau calon yang dipilih menang, angsuran itu dianggap lunas," ujar salah seorang sumber di lapangan. 

Selain paket sembako, juga ada yang menawari warga dengan iming-iming uang tunai. Warga diminta mendukung salah satu pasangan calon dan memfotocopy Kartu Keluarga (KK) masing-masing. Untuk setiap fotocopy KK dihargai Rp150 ribu. 

" Warung depan itu salah satu tempat penukaran fotocopy KK dengan uang 150 ribu rupiah. Mereka diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Aktifitas itu sering dilakukan sore hingga malam hari," jelas Ibu Rumah Tangga (IRT) di Dumai Selatan. 

Melihat dinamika yang ada, aparat penegak hukum atau Tim Satgas Anti Money Politic diminta lebih pro aktif dalam mengawasi segala bentuk praktek money politik. Terutama di daerah rawan maupun pinggiran. 

" Kita minta hingga hari H pemilihan, Tim Satgas meningkatkan pengawasan. Aroma politik uang mulai tercium di lapangan," ujar Muhammad Al Fajrin salah satu pegiat anti money politik. 

Menurutnya, beberapa titik wilayah yang berpotensi terjadinya kecurangan serta money politik sudah terdeteksi. Pihaknya sudah melakukan pemetaan, termasuk menginventarisir orang-orang yang akan membantu pendistribusian uang haram tersebut. 

" Kita sudah lakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan terjadinya politik uang. Termasuk orang-orang yang akan membagikan," terang Muhammad Al Fajrin. 

Dua hari yang lalu, Kepolisian Resor (Polres) Dumai bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Dumai menggelar Apel dan Patroli Anti Politik Uang Dalam Rangka Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 di Halaman Mapolres Dumai. 

Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira, S.I.K, M.H dalam amanatnya menyampaikan tujuan dari pelaksanaan apel dan patroli bersama ialah untuk meningkatkan sinergitas TNI, Polri, Pemerintah Kota Dumai, Pihak Penyelenggara Pilkada, Tokoh Agama, Adat, Masyarakat dan Pemuda Kota Dumai untuk tetap solid dalam rangka mewujudkan Pilkada Kota Dumai yang Aman, Damai dan Sehat. 

“ Sebagaimana kita ketahui bersama situasi dan kondisi Kamtibmas diwilayah Kota Dumai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif, hal ini tentunya dapat terwujud berkat kerja keras dan upaya kita bersama dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas," ujar AKBP Andri Ananta Yudhistira, S.I.K, M.H.(*)