Tahun lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan Turki dari program F-35 karena masalah S-400. Pejabat Gedung Putih mengatakan pada 8 Desember bahwa Trump kemungkinan akan memveto RUU pertahanan karena sejumlah alasan.

Banyak ketentuan dari laporan konferensi ini secara langsung bertentangan dengan kebijakan luar negeri pemerintah, terutama upaya presiden untuk membawa pulang pasukan kami, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Presiden pada hari Jumat juga mengklaim penghargaan karena menghindari perang dan memerintahkan penarikan pasukan AS. Trump selanjutnya keberatan dengan bahasa dalam RUU yang mengatur penggantian nama pangkalan militer AS dinamai tokoh militer Konfederasi yang berjuang untuk Selatan dalam Perang Saudara Amerika tahun 1861-65.

Sebuah proposal yang diajukan oleh Senator Elizabeth Warren dan 35 senator Demokrat lainnya pada bulan Juni, di tengah protes Black Lives Matters di seluruh AS, membentuk komisi untuk mempelajari dan merekomendasikan penghapusan nama dan simbol Konfederasi dalam tiga tahun.

Trump juga menuntut RUU tersebut mencakup pencabutan Pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi, yang melindungi perusahaan teknologi besar, seperti Google, Twitter, dan Facebook, dari tanggung jawab atas apa yang muncul di platform mereka.

Inhofe mengatakan bahwa pencabutan tidak bisa menjadi bagian dari RUU ini karena tidak ada hubungannya dengan pertahanan nasional. Presiden memiliki 10 hari untuk memutuskan apakah dia akan memveto RUU tersebut, dengan demikian mengirimkannya kembali ke Kongres untuk memberikan suara lagi.