RIAU24.COM -  Kongres Amerika Serikat telah menyetujui rancangan undang-undang pertahanan nasional yang mengesahkan anggaran tahunan militer AS sebesar USD 740 miliar - terbesar di dunia - untuk tahun fiskal 2021, meskipun Presiden Donald Trump berjanji untuk menggunakan hak vetonya.

RUU itu akan membatasi kewenangan Trump untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, Korea Selatan, dan Jerman pada hari-hari terakhir masa kepresidenannya - dan memberi otorisasi $ 69 miliar untuk operasi militer di luar negeri. Di antara banyak langkah, RUU tersebut berisi beberapa ketentuan yang mempengaruhi negara-negara di Timur Tengah, termasuk $ 3,1 miliar dalam bantuan militer AS tahunan untuk Israel termasuk dalam komitmen 10 tahun yang dicapai oleh mantan Presiden Barack Obama.

Ini juga membahas rencana pemerintahan Trump untuk menarik beberapa pasukan Amerika keluar dari Afghanistan. Pentagon bulan lalu mengatakan bahwa jumlah pasukan AS akan berkurang dari 4.500 menjadi 2.500 sebelum akhir masa jabatan Trump.

RUU pertahanan mengharuskan pemerintahan Trump untuk menyerahkan laporan rinci ke Kongres sebelum menarik pasukan AS di Afghanistan sebagaimana disepakati dengan Taliban, dan menyerahkan perjanjian damai 29 Februari dengan Taliban kepada Kongres untuk ditinjau dan diawasi. Pemerintahan Biden yang akan datang juga harus melaporkan kembali kepatuhan Taliban dengan kesepakatan itu, undang-undang tersebut menetapkan.

Anggota parlemen juga memberikan $ 4 miliar dalam bantuan AS untuk Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan dan perpanjangan program visa khusus untuk warga negara Afghanistan yang membantu pasukan AS di negara itu.

Kongres juga meminta Pentagon mengirimkan laporan dalam 120 hari tentang dukungan AS untuk kampanye koalisi pimpinan Saudi di Yaman yang telah disalahkan atas kematian warga sipil dan apa yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Legislator AS telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang dukungan Washington untuk koalisi pimpinan Saudi di Yaman, tetapi tahun lalu, Trump memveto RUU yang berusaha untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

Sementara itu, RUU pertahanan juga mempertahankan larangan Kongres atas penutupan penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

RUU tersebut memberikan otorisasi $ 645 juta untuk operasi AS untuk melawan kelompok ISIL (ISIS) dan memberi otorisasi dukungan untuk "kelompok-kelompok Suriah yang diperiksa" sambil melarang pendanaan dan transfer senjata untuk kelompok-kelompok yang dianggap berafiliasi dengan al-Qaeda.
RUU tersebut mengidentifikasi China dan Rusia sebagai musuh strategis utama AS dan berupaya berinvestasi dalam teknologi senjata hipersonik yang baru. "Baik China dan Rusia berada di depan kami dalam hal hipersonik," kata Senator James Inhofe, ketua Komite Angkatan Bersenjata Republik.

Di antara banyak ketentuannya, RUU tersebut mengharuskan sanksi AS dijatuhkan pada pejabat Turki yang terlibat dalam akuisisi sistem rudal anti-pesawat S-400 Rusia dalam waktu 30 hari sejak RUU itu menjadi undang-undang.

Pembelian S-400 oleh Ankara telah menjadi masalah utama dengan Washington, dengan legislator AS mengatakan sistem itu dapat mengancam teknologi NATO, termasuk jet tempur F-35. Turki telah menolak klaim itu.

Tahun lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan Turki dari program F-35 karena masalah S-400. Pejabat Gedung Putih mengatakan pada 8 Desember bahwa Trump kemungkinan akan memveto RUU pertahanan karena sejumlah alasan.

Banyak ketentuan dari laporan konferensi ini secara langsung bertentangan dengan kebijakan luar negeri pemerintah, terutama upaya presiden untuk membawa pulang pasukan kami, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Presiden pada hari Jumat juga mengklaim penghargaan karena menghindari perang dan memerintahkan penarikan pasukan AS. Trump selanjutnya keberatan dengan bahasa dalam RUU yang mengatur penggantian nama pangkalan militer AS dinamai tokoh militer Konfederasi yang berjuang untuk Selatan dalam Perang Saudara Amerika tahun 1861-65.

Sebuah proposal yang diajukan oleh Senator Elizabeth Warren dan 35 senator Demokrat lainnya pada bulan Juni, di tengah protes Black Lives Matters di seluruh AS, membentuk komisi untuk mempelajari dan merekomendasikan penghapusan nama dan simbol Konfederasi dalam tiga tahun.

Trump juga menuntut RUU tersebut mencakup pencabutan Pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi, yang melindungi perusahaan teknologi besar, seperti Google, Twitter, dan Facebook, dari tanggung jawab atas apa yang muncul di platform mereka.

Inhofe mengatakan bahwa pencabutan tidak bisa menjadi bagian dari RUU ini karena tidak ada hubungannya dengan pertahanan nasional. Presiden memiliki 10 hari untuk memutuskan apakah dia akan memveto RUU tersebut, dengan demikian mengirimkannya kembali ke Kongres untuk memberikan suara lagi.

Baik Senat dan DPR mengesahkan RUU otorisasi pertahanan oleh lebih dari dua pertiga mayoritas yang diperlukan untuk mengatasi veto presiden, menandakan bahwa mereka kemungkinan dapat mengatasi upaya Trump. Senat yang dipimpin Partai Republik memilih 84 hingga 13 untuk menyetujui RUU tersebut setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Demokrat dengan suara 335-78 awal pekan ini.