RIAU24.COM - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyebutkan jika saat ini wajar jika masyarakat menginginkan perbaikan dan perubahan yang lebih komprehensif dan lebih baik.

Salah satu cara jika hal tersebut terwujud adalah reshufle kabinet. Hal itu juga dianggap menjadi salah satu harapan dan jalan keluar. Apalagi dua menteri yaitu Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P. Batubara yang tertangkap KPK karena korupsi.

Maka itu, Presiden Joko Widodo diharapkan tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan penyegaran di sejumlah pos kementerian. Artinya, tidak hanya dua menteri yang terjerat kasus korupsi semata.  

"Di saat seperti ini Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk mengambil sikap dan tidak terbatas kepada penggantian di KKP dan Kemensos saja. Kalau dirasakan perlu ada penyegaran karena kurang optimalnya kerja kementerian/lembaga, maka Presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya," ujar Didik Mukrianto.

"Sumbernya dari mana? Terlalu banyak dan tidak kurang putra bangsa yang mempunyai integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi untuk mengisi pos-pos kementerian/lembaga," kata dia lagi.

Karena, lanjut Didik, dalam prinsip manajemen modern termasuk pada kementerian, harusnya sangat terukur dan evaluable. Dengan basis sistem dan managerial yang baik tersebut, idealnya Presiden akan mudah menilai dan mengevaluasi kinerja para pembantunya.