RIAU24.COM -  Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengkritik keras upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Saat menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mbak Ning - panggilan akrabnya - juga mengingatkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Karena kita ini pasangan baru, sudah menjadi kebiasaan saya jika kita pasangan yang ingin tahu isi hati, semua pemikirannya. Saya ingin tahu seperti apa politik kesehatan ke depan? Ataukah Menkes hanya untuk menangani vaksin? Benar begitu? ”kata Ribka Tjiptaning dalam rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Direktur Bio Farma dikutip dari siaran YouTube DPR RI, Selasa, 12 Januari.

Mbak Ning dengan sambutan lugasnya bertanya kepada Presiden Jokowi mengapa dia memilih Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

“Saya juga bingung Pak Jokowi akhir-akhir ini, tapi karena tugas partai saya hanya menang, apa yang bisa kita lakukan. Yang harus Anda ingat Pak Menteri, ingat menteri itu dipilih presiden, tapi kita dipilih ratusan ribu orang. Jadi saya agak kaget Pak Menteri Kesehatan bukan dokter padahal menurut saya udah banyak eselon juga, ”ujar Ribka Tjiptaning.

Mbak Ning secara terbuka menolak vaksinasi COVID-19. Kalaupun ada denda Rp. 5 juta sebagaimana diatur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mbak Ning siap meski harus menjual mobilnya.

Bagi Ribka Tjiptaning, urusan kesehatan bukanlah 'mainan'. Negara seharusnya tidak menjadikan kasus COVID-19 sebagai bisnis yang akan menimbulkan masalah bagi banyak orang di tengah harapan adanya 'obat mujarab' terhadap COVID-19.

"Saya ingatkan Pak Menteri, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak bisa, tidak mau ada alasan. Kalau niatnya untuk melindungi rakyat," lanjutnya.

Dalam rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM dan Bos Bio Farma Ribka Tjiptaning mengungkapkan keprihatinannya atas sikap 'tidak adil' itu. Masyarakat dipaksa untuk mematuhi protokol kesehatan: pakai masker, cuci tangan, jaga jarak alias 3M, tapi di sisi lain, jelas ada pelanggaran kegiatan kesehatan.

“Terakhir kami ke Bali, ada Mas Terawan (Terawan Agus Putranto), naik Batik (maskapai Batik Air), 3-3 (kursi penumpang, merah) semua penuh, kenapa pemerintah terima? untuk turun, (diingatkan, red) menjaga (menjaga jarak saat turun pesawat, red) harus 5 baris, selama duduk berjam-jam 2 meter saling menempel satu meter, apakah ada yang dipanggil pemerintah? Bagaimana kalau main-main, seperti itu, ”kata Mbak Ning menanggapi tawa di ruang sidang Komisi IX DPR.