RIAU24.COM -  PEKANBARU - Selain soal sampah, permasalahan banjir juga menjadi ‘PR’ besar bagi Pemarintah Kota Pekanbaru yang harus diselesaikan. Hal ini karena berdampak langsung dengan masyarakat.

Terkait hal penanganan banjir, menjadi salah satu pekerjaan prioritas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru tahun 2021.

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Indra Pomi Nasution saat dikonfirmasi mengatakan, ada sebanyak 375 titik rawan banjir berdasarkan data pada masterplan penanganan banjir. Jumlah ini tersebar di 15 Kecamatan di Pekanbaru. 

"Ini akan dibenahi secara bertahap. Karena ada lebih kurang 375 permasalahan banjir," kata Indra Pomi, Rabu (20/1) kemarin.

Ia mengungkapkan, pihaknya pada tahun 2021 ini menyiapkan anggaran sebesar Rp13 miliar untuk penanganan banjir. Anggaran ini dipergunakan untuk aksi pada masterplan penanganan banjir. 

"Jumlah itu termasuk biaya pasukan kuning, OP dan pembangunan drainase di komplek perkantoran Tenayan Raya," ungkapnya.

Penanganan banjir dilakukan secara bertahap. Ada melalui penanganan jangka cepat, jangka menengah dan jangka panjang. Ia mengungkapkan, pihaknya akan bekerja sesuai dengan kondisi tingkat kerawanan banjir suatu wilayah. 

"Ada yang bisa ditangani dengan cepat, misalnya (drainase) yang tersumbat. Ada juga yang membutuhkan perencanaan terlebih dahulu, itu masuk penanganan jangka panjang," jelasnya.

Ia mengaku telah melakukan inventarisasi titik banjir tersebut. Untuk pekerjaan yang membutuhkan perencanaan, seperti konstruksi ulang drainase akan dilakukan penanganan jangka panjang. 

Namun, hal itu dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk penanganan jangka panjang yang membutuhkan perencanaan. 

Pihaknya saat ini juga tengah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan gubernur Riau dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.