“Tapi sampai hari ini kami tidak melihat ada progres hukum yang tegas. Kalau begini terus, kami khawatir, akan ada serangan lagi, dan bisa akan ada jatuh korban lagi. Ini konyol namanya,” tambah E. Sangur.

Untuk itu, sambungnya, ia kembali menyampaikan harapan agar kepolisian bisa tegak pada kebenaran sesuai fakta hukum yang ada. “Kami yang punya legalitas, kami yang menjadi korban penyerangan, masak iy kami juga yang menjadi pihak yang tersudutkan,” katanya.

Melihat adanya ketimpangan tersebut, pihaknya turut mendorong Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi ikut turun tangan mengawasi kerja jajarannya di Polres Rokan Hulu, dan Polsek Bonai Darussalam.

"Langkah ini selaras dengan program kerja Kapolri yang baru, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang ingin mewujudkan Polri yang Presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan," tambahnya.

E. Sangur juga menyebutkan, bahwa pekerja kebun yang sekarang menjaga kebun sawit seluas sekitar 350 hektare tersebut, adalah resmi pekerja kebun yang ditunjuk oleh Puskorkar Riau. Sementara penyerang adalah kelompok bayaran.

“Bagi kami, penyerang itu adalah kelompok kriminal, karena melakukan tindakan melawan hukum (penyerangan). Untuk itu, tolong mereka-mereka ini diproses secara tegas sampai kepada otak penyerangan, supaya tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari,” katanya.