Sementara itu, pada Jumat siang ini, Orient dijadwalkan akan bertemu Kapolda NTT, Irjen Lotharia Latif, untuk membahas polemik itu.

Seperti dituturkan Ketua Bapilu PDIP NTT, Cendana Abu Bakar, sejauh ini sejumlah pihak telah berkomunikasi dengan Orient terkait status kewarganegaraannya. Salah satunya dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah.

"Sampai dengan kemarin baru Pak Dirjen kependudukan itu, beliau yang berinisasi telepon Pak Orient,, setelah itu tidak ada," ungkapnya, dilansir detik.

Cendana juga mengungkapkan kekecewaanya terhadap segelintir pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik lokal di Sabu Raijua.

"Masalah ini coba diselesaikan secara serius oleh pemerintah, tetapi ada pihak justru sedang melakukan lain lagi termasuk menggugat untuk pilkada ulang lah, ini kan bikin suasana sejuk tidak terjaga di Sabu. Saat bersamaan ada paket yang mendaftar untuk pilkada ulang ke PTUN," cemas dia.

Sebelumnya, Kemendagri akan mempertimbangkan usulan untuk menunda pelantikan Orient. Hal diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik. Langkah itu dilakukan setelah pihaknya menerima masukan dari Bawaslu.